Breaking News
light_mode
Trending Tags

Camat Wonokerto Klarifikasi Isu BUMDes dan Pengawasan Dana Desa

  • account_circle admin
  • calendar_month Rab, 3 Des 2025
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
mekanisme verifikasi pencairan Dana Desa oleh kecamatan

mekanisme verifikasi pencairan Dana Desa oleh kecamatan

MEDIAPURBALINGGA.COM, PEKALONGAN – Suasana Aula Kantor Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, pada Senin (1/12) pukul 10.45 WIB menjadi pusat perhatian insan pers yang hadir mengikuti forum klarifikasi terbuka bersama Camat Wonokerto Abdul Qoyum, S.H., M.A.P. Pertemuan ini digelar untuk menjawab sejumlah isu yang sejak beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan publik, mulai dari polemik postingan viral hingga persoalan pengelolaan BUMDes.

Acara dibuka oleh Ketua IPJT Pekalongan Raya, Ali Rosidin, yang menegaskan pentingnya forum komunikasi terbuka antara pemerintah kecamatan dan media agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Hadir mendampingi Camat Qoyum, Kabid PMD Kecamatan Wonokerto yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir.

Dalam forum tersebut, Camat Qoyum memberikan klarifikasi terkait empat isu utama, yaitu postingan pertemuan pengurus Bahurekso Kades yang viral, unggahan karangan bunga, pengelolaan BUMDes Wonokerto Wetan, serta pembahasan mengenai OTT terhadap dua oknum wartawan.

Status BUMDes: Baru Dua yang Berbadan Hukum

Di hadapan para wartawan, Camat Qoyum memaparkan secara rinci kondisi BUMDes di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini hanya dua desa di Wonokerto yang memiliki BUMDes berbadan hukum, yakni Desa Pecakaran dan Desa Rowoyoso.

“Saya menjabat sebagai Camat mulai 1 Desember 2022. Sejak awal, saya sudah mengingatkan dan menegaskan kepada Kepala Desa Wonokerto Wetan, Aziz, terkait status BUMDes Wonokerto Wetan yang belum berbadan hukum. Namun, sampai hari ini tidak digubris,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa kecamatan lalai dalam fungsi pengawasan. Qoyum menyebut pihak kecamatan telah memberi arahan, namun tindak lanjut tetap menjadi kewenangan pemerintah desa.

Kritik Keras kepada Pendamping Desa

Selain soal BUMDes, Qoyum juga menyampaikan kritik tegas kepada pendamping desa yang dinilainya tidak optimal menjalankan tugas. Menurutnya, pendamping desa memiliki peran penting dalam verifikasi dan pendampingan penggunaan Dana Desa.

“Pendamping desa itu digaji oleh negara untuk memastikan proses verifikasi dan pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan. Namun faktanya, banyak yang tidak menjalankan fungsi tersebut dengan benar. Ini sudah saya tegur keras,” ujar Qoyum.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian serius dari insan pers mengingat isu pendamping desa sering menjadi sorotan dalam evaluasi penggunaan anggaran desa.

Sesi Tanya Jawab: Sorotan Verifikasi Dana Desa dan OTT

Dalam sesi tanya jawab, Ivan Dedi dari Radar Nusantara mempertanyakan mekanisme verifikasi pencairan Dana Desa oleh kecamatan.

“Apakah verifikasi dari pihak kecamatan selama ini berjalan ketat atau justru lentur?” tanyanya.

Pertanyaan tersebut menyinggung dugaan adanya kelonggaran pengawasan yang berpotensi membuka peluang penyimpangan anggaran.

Sementara itu, Winoto Jamin dari media Cakra menyoroti fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang belakangan ramai dibicarakan publik.

“Soal OTT, kami tidak mau mencampuri—biarkan aparat berwajib yang bertindak. Tapi pertanyaan kami, apakah pihak desa selama ini sudah benar-benar berjalan sesuai koridor dalam penggunaan anggarannya?” ungkap Winoto.

Pertanyaan tersebut menambah dinamika diskusi yang berlangsung hangat dan kritis, mengarah pada dorongan transparansi tata kelola pemerintahan desa.

Komitmen Transparansi dan Sinergi dengan Media

Menjelang penutupan acara, Camat Abdul Qoyum menegaskan komitmen pemerintah kecamatan untuk terus membuka ruang komunikasi dengan media. Ia menyebut kritik dari insan pers sangat diperlukan selama bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Acara ditutup dengan pernyataan bersama bahwa sinergi antara media dan pemerintah kecamatan menjadi kunci dalam menjaga keterbukaan informasi serta mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tunggal Putra Paceklik Gelar All England 25 Tahun, Ini Saran Untuk Jonatan dkk

    Tunggal Putra Paceklik Gelar All England 25 Tahun, Ini Saran Untuk Jonatan dkk

    • calendar_month Ming, 17 Mar 2019
    • account_circle admin
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Sudah dibaca: 97 Sudah 25 tahun tunggal putra puasa gelar juara All England 2019. Legenda bulutangkis, Haryanto Arbi, meminta agar Jonatan Christie dkk berlatih lebih keras lagi. Indonesia hanya merebut satu gelar juara dari All England 2019, yakni dari pasangan nonpelatnas, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Dengan kekuatan tiga pemain di sektor tunggal, tak satupun yang lolos […]

  • Komisi I DPRD Jelaskan Status PKL Alun-Alun Purbalingga dalam Masa Transisi Regulasi

    Komisi I DPRD Jelaskan Status PKL Alun-Alun Purbalingga dalam Masa Transisi Regulasi

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Sudah dibaca: 33 MEDIAPURBALINGGA.COM, PURBALINGGA – Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga menegaskan bahwa maraknya kembali pedagang kaki lima (PKL) di area Alun-alun Purbalingga tidak dapat langsung dinilai sebagai pembiaran pemerintah daerah. Situasi tersebut tengah berada dalam masa transisi regulasi, seiring proses finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang dijadwalkan rampung pada […]

  • Polri Rumuskan Ulang Layanan Pengamanan Unjuk Rasa Secara Nasional

    Polri Rumuskan Ulang Layanan Pengamanan Unjuk Rasa Secara Nasional

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Sudah dibaca: 28 MEDIAPURBALINGGA.COM, JAKARTA – Polri tengah menyusun ulang model dan standar pelayanan terhadap pengunjuk rasa agar lebih adaptif, humanis, dan profesional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pembaruan dilakukan melalui kajian multidisipliner, masukan publik, serta studi komparatif ke luar negeri. Proses penyusunan regulasi baru ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi […]

  • Menghadapi tekanan warga, Paguyuban Kades Randublatung akhirnya melakukan klarifikasi

    Pencairan Dana Desa Non-Earmark 2025 di Blora Tersendat, Pembangunan Terhenti

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Sudah dibaca: 16 MEDIAPURBALINGGA.COM, BLORA – Pemerintah Desa di Kabupaten Blora menyuarakan protes setelah Dana Desa (DD) tahap II kategori non-earmark tahun anggaran 2025 tak kunjung dicairkan. Kondisi ini membuat sejumlah program pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik lumpuh total sejak kabar penghentian pencairan disampaikan pada Kamis (27/11/2025) melalui grup komunikasi perangkat desa. Pagu pembangunan desa, […]

  • Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya

    Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle admin
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Sudah dibaca: 105 Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Tanjung Priok Jakarta menggelar program padat karya. Sedikitnya 60 orang warga dari Kelurahan Tanjung Priok, Pademangan Barat, Sungai Bambu, dan Warakas Jakarta Utara turut terlibat dalam kegiatan ini. “Program padat karya yang dilaksanakan di berbagai kantor Distrik Navigasi yang tersebar di […]

  • Kepala Desa Kalilandak, Slamet Mujiono, membenarkan adanya gejolak di masyarakat terkait isu tersebut

    Kasus Dugaan Asusila Kadus Kalilandak, Puluhan Warga Minta Klarifikasi

    • calendar_month 20 menit yang lalu
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Sudah dibaca: 1 MEDIAPURBALINGGA.COM, BANJARNEGARA – Seorang Kepala Dusun berinisial A di Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara, diduga terlibat hubungan asmara dan tindakan tidak pantas terhadap seorang siswi SMK yang tengah menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL). Informasi tersebut mencuat dan memicu kemarahan warga, hingga akhirnya puluhan warga mendatangi Balai Desa Kalilandak pada Senin (8/12/2025) […]

expand_less