Kegiatan Tambang di Lereng Gunung Slamet Picu Kekhawatiran Warga Banyumas
- account_circle Handy (Pimred)
- calendar_month Sen, 1 Des 2025
- comment 0 komentar
penambangan pasir dan batu di sejumlah titik lereng Gunung Slamet
penambangan pasir dan batu di sejumlah titik lereng Gunung Slamet
MEDIAPURBALINGGA.COM, BANYUMAS – Aktivitas penambangan pasir dan batu di sejumlah titik lereng Gunung Slamet kembali menjadi sorotan warga Banyumas. Kegiatan eksploitasi yang berlangsung di wilayah Limpakuwus, Baturaden, hingga Gandatapa dinilai mengancam keselamatan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, terutama memasuki musim hujan.
Warga menilai penggalian material secara masif telah menimbulkan kerusakan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang dilalui truk bermuatan berat. Kerusakan tersebut dianggap sebagai tanda awal dari dampak lingkungan lebih besar yang dikhawatirkan akan terjadi dalam waktu dekat jika penambangan terus berlangsung tanpa pengawasan ketat.
Kekhawatiran utama tertuju pada hilangnya daya dukung lingkungan di kawasan hulu. Penebangan pohon dan penggalian tanah dinilai mengurangi kemampuan resapan air. Saat curah hujan tinggi, air berpotensi mengalir deras ke wilayah bawah membawa material lumpur dan batu yang bisa menerjang permukiman warga.
Kronologi Protes dan Respons Warga
Sejumlah warga menyampaikan protes lantaran kondisi alam Gunung Slamet dianggap semakin rentan. Mereka mengingatkan agar kerusakan tidak berkembang menjadi bencana besar seperti tragedi longsor di Tapanuli yang menelan banyak korban jiwa.
“Kita jaga Gunung Slamet jangan sampai menjadi Tapanuli ke-2,” seru salah satu warga dalam aksi penolakan penambangan.
Selain ancaman bencana, warga juga menyoroti persoalan pengawasan pemerintah daerah. Di Tajur, Pancurendang, Ajibarang, papan larangan menambang yang pernah dipasang disebut tak efektif. Aktivitas ilegal tetap berlangsung hingga akhirnya terjadi insiden longsor yang menewaskan delapan pekerja tambang. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen aparat dalam menegakkan aturan.
Konflik Horizontal dan Kekuatan Modal
Kondisi sosial di beberapa desa turut memanas akibat perbedaan pandangan antarwarga. Muncul dua kubu: satu kelompok menolak keras keberadaan tambang, sementara kelompok lain diduga memberikan dukungan karena alasan ekonomi.
Situasi ini diperumit oleh dugaan keterlibatan pemodal besar yang dinilai mampu mempengaruhi proses perizinan hingga tingkat provinsi. Kondisi tersebut membuat upaya penolakan warga semakin sulit karena adanya kepentingan ekonomi yang kuat di balik aktivitas tambang.
Kekhawatiran atas PLTPB Gunung Slamet
Isu lain yang juga mengemuka adalah rencana pengoperasian kembali Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di kawasan Slamet. Meski sempat dihentikan, kabar mengenai dibukanya kembali operasi memunculkan kekhawatiran baru bagi warga.
Pengamatan warga menunjukkan bahwa penanaman pohon di area bekas pengeboran menggunakan jenis pohon produksi, bukan pohon hutan asli yang lebih cocok untuk konservasi. Kondisi ini dinilai menambah tekanan terhadap ekosistem Gunung Slamet yang sudah berada pada titik kritis.
Tuntutan Warga kepada Pemerintah
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi kawasan hulu Gunung Slamet. Mereka menilai area tersebut merupakan penyangga penting bagi jutaan warga di wilayah bawah dan harus dijaga agar tidak berubah menjadi sumber bencana.
Hingga kini, warga masih menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan aktivitas tambang dikendalikan dan kawasan konservasi benar-benar terlindungi demi keselamatan bersama.
- Penulis: Handy (Pimred)
Saat ini belum ada komentar